• MENDAPATKAN ILMU LEWAT KUNJUNGAN KE NET TV

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

Rabu, 01 Juli 2015

waktu tak butuh perahu

Sama-sama dengan kesamaan kita belum tentu menjadikan kita bersama.

Berbeda-beda dengan perbedaan kita belum tentu menjadikan kita beda.

Kata-kata belum tentu masih terpenjara oleh waktu.

Tak perlu kau kayuh detik itu cepat-cepat.

Sang waktu tak butuh perahu ke titik menit yang kau inginkan.




Ciputat, 01 Juli 2015

Kebijakan Infrastruktur Buruk, Rakyat Terpuruk





JAKARTA, Inspirasibangsa (12/6) — Masyarakat Indonesia patut bangga dan bersyukur karena mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam yang luar biasa ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat. Tak bisa dipungkiri, pengelolaan sumber daya alam menjadi satu hal yang sangat krusial. Maka dari itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar memahami berbagai persoalan tersebut. keadaan geografis Indonesia yang sangat luas memaksa kita untuk bijak dalam menangani permasalahan ini. Maka dari itu, untuk kemaslahatan seluruh elemen masyarakat dibutuhkan sikap cepat dan tepat dalam penanganan masalah sumber daya alam ini.

Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia masih sangat terbelakang dibandingkan dengan negara lain, contohnya Malaysia. Kebersihan, ketertiban, sarana dan prasarana. Semuanya semakin menegaskan bahwa Indonesia tidak becus dalam mengurus rumahnya sendiri. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi harus bisa mengambil kebijakan terbaik, jangan hanya kebijakan yang hanya sekedar formalitas sebagai pemimpin saja. Kebijakan yang hanya sekedar formalitas cenderung merugikan banyak kalangan dan hanya menguntungkan segelintir pihak saja.

Terlepas dari berbagai persoalan politik yang memanas akhir-akhir ini. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memikirkan nasib rakyat. Bukan hanya mengurusi masalah petinggi-petinggi bangsa yang bertikai tanpa akhir. Padahal seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Pemerintah adalah wakil rakyat untuk mengemban seluruh beban dan tanggungjawab yang berat. Presiden harus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan tidak boleh egois atau lepas tanggungjawab.

“Bukan urusan saya” demikian yang seringkali terlontar dari bibir pemimpin kita, presiden Jokowi. Entah karena ketidaktahuannya atau memang karena ketidakmauannya mengurus bangsa sehingga keluar kata-kata itu. Jargon yang sempat menjadi trending topic beberapa waktu lalu ini semakin menegaskan keapatisan presiden terhadap isu-isu aktual yang mencuat. Politik yang sedang dijalankan Jokowi bukanlah politik gotong-royong yang selama ini digembor-gemborkan. Nyatanya hanya presiden yang menikmati madunya sementara rakyat yang merasakan getahnya.

Sebagai contoh, kenaikan Bahan Bakar Minyak yang terjadi beberapa waktu lalu menimbulkan beragam kekecewaan dari masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan kebijakan yang diambil Jokowi. Apakah kenaikan BBM bisa menjamin kesejahteraan rakyat ? BBM tidak naik saja masyarakat sudah sangat terlunta-lunta untuk menyambung hidup, apalagi kenaikan BBM ini sangat tidak sesuai dengan janji Jokowi di waktu kampanye dulu. Pemerintah mengatakan bahwa kenaikan BBM perlu dilakukan untuk mengalihkan subsidi ke sektor produktif yakni infrastruktur. Namun sampai sekarang belum ada tanda perkembangan dalam sektor ini. Apakah pernyataan tersebut hanya untuk bualan saja ? DPR dan masyarakat luas bisa terluka dengan kebijakan kenaikan BBM ini karena kenaikan justru dilakukan ketika harga minyak dunia menurun.

Kebohongan demi kebohongan selalu menjadi bagian dari berbagai kebijakan yang diambil Jokowi. Sudah terlalu sering ia mengingkari janji politiknya ketika kampanye. Bahkan blusukan-blusukan yang dilakukan semakin jelas terlihat hanya untuk pencitraan.

Keadaan infrastruktur di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Tidak seharusnya pemerintah mempersulit keadaan dengan mengatakan, “bukan urusan saya”. selama ini infrastruktur menjadi salah satu kendala yang sangat sulit diatasi. Belum ada solusi pasti yang dirumuskan oleh pemerintah. Misalnya, proyek MRT yang dari sekian tahun tak pernah kelihatan ujungnya. Para pengamat menilai bahwa pemprov DKI tidak serius untuk menjalankannya. Sudah banyak alasan yang terlontar dari pihak terkait, dari mulai alasan tender hingga alasan pembebasan lahan. Padahal jika segala rencana bisa segera dilaksanakan, infrastruktur pembangunan akan berkembang. Tak hanya berhenti di tengah jalan, namun bisa menghasilkan kemajuan yang diharapkan.

Di sektor infrastruktur, tata kelola pembangunan dari pemerintah yang buruk akan melemahkan kekuatan Indonesia. ketika program nyata pembangunan infrastruktur di Ibu kota sulit diwujudkan, kegiatan ekonomi bisa rapuh secara perlahan. Jakarta yang menjadi pusat penilaian akan menghasilkan kesan rendah dimata dunia. Perlu adanya regulasi yang transparan, masuk akal-memperhatikan kondisi ekonomi global dan cepat eksekusinya. Tak perlu gonta-ganti kebijakan atau pun program nyata, aksi yang cepat tanggap lebih diperlukan. Faktor dari komitmen politik dan regulasi perlu dibenahi.

Pemerintah tidak seharusnya memberi harapan palsu kepada penduduk Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia tidak sampai pada jenjang perkuliahan sehingga tidak terlalu kritis dalam hal ini. Namun demikian, pemerintah tidak bisa hanya basa-basi untuk menyenangkan rakyat. Jika memang pemerintah memiliki suatu kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Tidak perlu ditunda-tunda lagi pengerjaannya. Apalagi masyarakat sudah sangat pasrah menyerahkan segala urusan bangsa untuk ditangani oleh pemerintah.

Pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang akan merata pada masa pemerintahan Jokowi ternyata sampai sekarang belum terlihat sama sekali. Jakarta dan jakarta, semua proyek hanya dilakukan di jakarta. Sementara daerah lain seakan bukan urusan pemerintah. Perlu diketahui, kebijakan basa-basi seperti ini tidak akan mensejahterakan bangsa. Kebijakan yang seharusnya diambil pemerintah adalah kebijakan yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jokowi pernah menyatakan bahwa selama pemerintahannya setiap desa se-Indonesia akan mendapatkan dana hibah sebesar 1,4 miliyar setahun.

“Mulai tahun depan akan ada pengucuran dana Rp. 1 miliyar hingga 1,4 miliyar setiap desa per tahun”. Kata Jokowi di hadapan para aparat desa dan komunitas pedesaan dalam acara “kongres pergerakan desa” di hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, pada Sabtu 6 September 2014. Pernyataan itu jika memang ditepati oleh presiden Jokowi akan sangat menguntungkan seluruh bangsa Indonesia. Dengan dana sebesar itu, tentu setiap desa akan lebih mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat dengan cara membangun berbagai infrastruktur desa. Itulah solusi terbaik yang bisa diharapkan dari pemerintah saat ini.

Namun sepertinya kebohongan dan ingkar janji memang sudah menjadi budaya politik pemerintah. “tapi alokasi dana itu tidak mencapai angka 1,4 miliyar karena minimnya dana yang dianggarkan. Pemerintah mengalokasikan 9,1 triliun untuk alokasi dana ke desa-desa, atau masing-masing desa hanya mendapatkan 120 juta”. Ujar Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar, saat melangsungkan teleconference dengan kabupaten Lampung timur dan Tasikmalaya, Jawa Barat dari Kalibata, Senin 22 Desember 2014.

Ternyata dana desa yang dijanjikan sebesar 1,4 miliyar per tahun hanyalah pemanis bibir saja. Nyatanya dana yang akan dikucurkan tidak sampai pada angka 150 juta per tahun dengan alasan alokasi dana tidak mencukupi. Padahala menurut sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani pemerintah memiliki dana selain APBN yaitu PPIM, PNPM, dana desa dan pos penghematan subsidi BBM sehingga sangat memungkinkan untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

Infrastruktur menjadi kunci utama berkembangnya perekonomian bangsa, maka dari itu dana desa sebesar 1,4 miliyar untuk pembangunan infrstruktur desa menjadi hal yang sangat penting dan krusial. Akan tetapi pemerintahan Presiden Jokowi belum mampu mengucurkan dana seperti yang dijanjikanya untuk pembenahan infranstruktur