JAKARTA, Inspirasibangsa (12/6) — Masyarakat Indonesia patut
bangga dan bersyukur karena mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Sumber
daya alam yang luar biasa ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk
kepentingan rakyat. Tak bisa dipungkiri, pengelolaan sumber daya alam menjadi
satu hal yang sangat krusial. Maka dari itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang
benar-benar memahami berbagai persoalan tersebut. keadaan geografis Indonesia
yang sangat luas memaksa kita untuk bijak dalam menangani permasalahan ini.
Maka dari itu, untuk kemaslahatan seluruh elemen masyarakat dibutuhkan sikap
cepat dan tepat dalam penanganan masalah sumber daya alam ini.
Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia masih sangat
terbelakang dibandingkan dengan negara lain, contohnya Malaysia. Kebersihan, ketertiban,
sarana dan prasarana. Semuanya semakin menegaskan bahwa Indonesia tidak becus
dalam mengurus rumahnya sendiri. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi
harus bisa mengambil kebijakan terbaik, jangan hanya kebijakan yang hanya
sekedar formalitas sebagai pemimpin saja. Kebijakan yang hanya sekedar
formalitas cenderung merugikan banyak kalangan dan hanya menguntungkan
segelintir pihak saja.
Terlepas dari berbagai persoalan politik yang memanas
akhir-akhir ini. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memikirkan nasib rakyat.
Bukan hanya mengurusi masalah petinggi-petinggi bangsa yang bertikai tanpa
akhir. Padahal seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban mengenai
kepemimpinannya. Pemerintah adalah wakil rakyat untuk mengemban seluruh beban
dan tanggungjawab yang berat. Presiden harus meningkatkan kesejahteraan
rakyatnya dan tidak boleh egois atau lepas tanggungjawab.
“Bukan urusan saya” demikian yang seringkali terlontar dari
bibir pemimpin kita, presiden Jokowi. Entah karena ketidaktahuannya atau memang
karena ketidakmauannya mengurus bangsa sehingga keluar kata-kata itu. Jargon
yang sempat menjadi trending topic beberapa waktu lalu ini semakin menegaskan
keapatisan presiden terhadap isu-isu aktual yang mencuat. Politik yang sedang
dijalankan Jokowi bukanlah politik gotong-royong yang selama ini
digembor-gemborkan. Nyatanya hanya presiden yang menikmati madunya sementara
rakyat yang merasakan getahnya.
Sebagai contoh, kenaikan Bahan Bakar Minyak yang terjadi
beberapa waktu lalu menimbulkan beragam kekecewaan dari masyarakat. Banyak
pihak mempertanyakan kebijakan yang diambil Jokowi. Apakah kenaikan BBM bisa
menjamin kesejahteraan rakyat ? BBM tidak naik saja masyarakat sudah sangat
terlunta-lunta untuk menyambung hidup, apalagi kenaikan BBM ini sangat tidak
sesuai dengan janji Jokowi di waktu kampanye dulu. Pemerintah mengatakan bahwa
kenaikan BBM perlu dilakukan untuk mengalihkan subsidi ke sektor produktif
yakni infrastruktur. Namun sampai sekarang belum ada tanda perkembangan dalam
sektor ini. Apakah pernyataan tersebut hanya untuk bualan saja ? DPR dan
masyarakat luas bisa terluka dengan kebijakan kenaikan BBM ini karena kenaikan
justru dilakukan ketika harga minyak dunia menurun.
Kebohongan demi kebohongan selalu menjadi bagian dari
berbagai kebijakan yang diambil Jokowi. Sudah terlalu sering ia mengingkari
janji politiknya ketika kampanye. Bahkan blusukan-blusukan yang dilakukan
semakin jelas terlihat hanya untuk pencitraan.
Keadaan infrastruktur di Indonesia sudah sangat
memprihatinkan. Tidak seharusnya pemerintah mempersulit keadaan dengan
mengatakan, “bukan urusan saya”. selama ini infrastruktur menjadi salah satu
kendala yang sangat sulit diatasi. Belum ada solusi pasti yang dirumuskan oleh
pemerintah. Misalnya, proyek MRT yang dari sekian tahun tak pernah kelihatan
ujungnya. Para pengamat menilai bahwa pemprov DKI tidak serius untuk
menjalankannya. Sudah banyak alasan yang terlontar dari pihak terkait, dari
mulai alasan tender hingga alasan pembebasan lahan. Padahal jika segala rencana
bisa segera dilaksanakan, infrastruktur pembangunan akan berkembang. Tak hanya
berhenti di tengah jalan, namun bisa menghasilkan kemajuan yang diharapkan.
Di sektor infrastruktur, tata kelola pembangunan dari
pemerintah yang buruk akan melemahkan kekuatan Indonesia. ketika program nyata
pembangunan infrastruktur di Ibu kota sulit diwujudkan, kegiatan ekonomi bisa
rapuh secara perlahan. Jakarta yang menjadi pusat penilaian akan menghasilkan
kesan rendah dimata dunia. Perlu adanya regulasi yang transparan, masuk
akal-memperhatikan kondisi ekonomi global dan cepat eksekusinya. Tak perlu
gonta-ganti kebijakan atau pun program nyata, aksi yang cepat tanggap lebih
diperlukan. Faktor dari komitmen politik dan regulasi perlu dibenahi.
Pemerintah tidak seharusnya memberi harapan palsu kepada
penduduk Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia tidak sampai pada jenjang
perkuliahan sehingga tidak terlalu kritis dalam hal ini. Namun demikian,
pemerintah tidak bisa hanya basa-basi untuk menyenangkan rakyat. Jika memang pemerintah
memiliki suatu kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Tidak
perlu ditunda-tunda lagi pengerjaannya. Apalagi masyarakat sudah sangat pasrah
menyerahkan segala urusan bangsa untuk ditangani oleh pemerintah.
Pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang akan merata
pada masa pemerintahan Jokowi ternyata sampai sekarang belum terlihat sama
sekali. Jakarta dan jakarta, semua proyek hanya dilakukan di jakarta. Sementara
daerah lain seakan bukan urusan pemerintah. Perlu diketahui, kebijakan
basa-basi seperti ini tidak akan mensejahterakan bangsa. Kebijakan yang
seharusnya diambil pemerintah adalah kebijakan yang bisa dirasakan oleh seluruh
masyarakat. Jokowi pernah menyatakan bahwa selama pemerintahannya setiap desa
se-Indonesia akan mendapatkan dana hibah sebesar 1,4 miliyar setahun.
“Mulai tahun depan akan ada pengucuran dana Rp. 1 miliyar
hingga 1,4 miliyar setiap desa per tahun”. Kata Jokowi di hadapan para aparat
desa dan komunitas pedesaan dalam acara “kongres pergerakan desa” di hotel
Grand Cempaka, Jakarta Pusat, pada Sabtu 6 September 2014. Pernyataan itu jika
memang ditepati oleh presiden Jokowi akan sangat menguntungkan seluruh bangsa
Indonesia. Dengan dana sebesar itu, tentu setiap desa akan lebih mampu memenuhi
semua kebutuhan masyarakat dengan cara membangun berbagai infrastruktur desa.
Itulah solusi terbaik yang bisa diharapkan dari pemerintah saat ini.
Namun sepertinya kebohongan dan ingkar janji memang sudah
menjadi budaya politik pemerintah. “tapi alokasi dana itu tidak mencapai angka
1,4 miliyar karena minimnya dana yang dianggarkan. Pemerintah mengalokasikan
9,1 triliun untuk alokasi dana ke desa-desa, atau masing-masing desa hanya
mendapatkan 120 juta”. Ujar Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar, saat melangsungkan teleconference dengan
kabupaten Lampung timur dan Tasikmalaya, Jawa Barat dari Kalibata, Senin 22
Desember 2014.
Ternyata dana desa yang dijanjikan sebesar 1,4 miliyar per
tahun hanyalah pemanis bibir saja. Nyatanya dana yang akan dikucurkan tidak
sampai pada angka 150 juta per tahun dengan alasan alokasi dana tidak
mencukupi. Padahala menurut sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani pemerintah
memiliki dana selain APBN yaitu PPIM, PNPM, dana desa dan pos penghematan
subsidi BBM sehingga sangat memungkinkan untuk menutupi kekurangan dana
tersebut.
Infrastruktur menjadi kunci utama berkembangnya perekonomian
bangsa, maka dari itu dana desa sebesar 1,4 miliyar untuk pembangunan
infrstruktur desa menjadi hal yang sangat penting dan krusial. Akan tetapi
pemerintahan Presiden Jokowi belum mampu mengucurkan dana seperti yang
dijanjikanya untuk pembenahan infranstruktur